Protokol Krisis atau Siap-siap Imbas Krisis AS dan Eropa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesalkan langkah pemerintah yang dianggap terlalu dini mencabut status waspada terhadap krisis Eropa dan Amerika. Apalagi, krisis global kini berpotensi meluas ke sejumlah negara Eropa lain. Setelah Yunani, Irlandia, Italia, Spanyol dan Portugal, krisis memang berpotensi menjalar ke Inggris dan Perancis.

"Selain menganggu pertumbuhan ekonomi dunia, krisis ini juga memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, jika tidak diwaspadai, akan sangat berbahaya buat kita," tegas anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad kepada wartawan di Jakarta, (9/10/2011).

Lebih lanjut dia menegaskan meski status waspada krisis memang sudah dicabut, itu bukan artinya pemerintah menjadi abai terhadap ancaman eksternal.

“Sejumlah negara Eropa dan  AS sedang mengalami persoalan neraca keuangan,  mulai dari rumah tangga, korporat, dan pemerintah. Ini artinya mereka membutuhkan likuiditas dari seluruh dunia, termasuk dari dana-dana mereka yang ada di Indonesia,” sebutnya.

Abdillah mengakui dampak krisis global saat ini belum signifikan dampaknya bagi perekomian nasional. Namun dampak tersebut bisa saja ke arah yang tidak menyenangkan, bahkan bisa merebak cukup  parah.  

Karena itu kata Fauzi, protokol krisis menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai antisipasi menghadapi krisis di AS dan Eropa. Karenanya, demikian dia meminta, agar peran Bank Indonesia, Kementerian  Keuangan dan tim di bawah Menko Perekonomian bersinergi untuk mencegah dampak krisis yang lebih luas masuk ke Tanah Air sangat diperlukan seperti ketika menghadapi krisis 2008 lalu.

“Protokol krisis ini meliputi pertahanan di sektor fiskal, moneter, industri, dan perdagangan. Mestinya disiapkan langkah mitigasi krisis global," tegasnya.

Untuk itu, dia menuturkan, stabilitas rupiah, inflasi yang terkendali, likuiditas perbankan, dan besaran cadangan devisa harus menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi pun harus dilakukan. Dengan begini, ekonomi Indonesia tetap berjalan sesuai di treknya.

“Intinya adalah agar semua Lembaga menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka berbangsa dan bernegara, guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari badai yang sedang menerpa sebagian wilayah dunia,” Fauzi mengatakan.

Posted in: Berita